Notification

×

Iklan

Iklan

Bawaslu Gugurkan Gugatan Jarot-Mokhlis terhadap Mo-Novi

| Monday, January 11, 2021 WIB Last Updated 2021-01-11T14:01:39Z
Keterangan Foto: Majelis hakim Komisioner Bawaslu NTB saat membacakan putusan sidang sengketa Pilkada Sumbawa yang dilayangkan pasangan calon Jarot-Mokhlis terhadap pasangan calon Mo-Novi di Kantor Bawaslu NTB di Kota Mataram, Senin (11/1/2020). 


PARAGRAF- Bawaslu Nusa Tenggara Barat akhirnya memutuskan menolak seluruh gugatan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilayangkan pasangan calon Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot-Mokhlis terhadap paslon Mahmud Abdullah-Dewi Noviany (Mo-Novi) dalam sidang putusan sengketa Pilkada Sumbawa di Kantor Bawaslu NTB, Senin.


Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid dalam pembacaan putusannya, menegaskan bahwa majelis hakim menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan para pemohon. Sebab, jika merujuk fakta-fakta persidangan, maka unsur menjanjikan dari bukti-bukti yang diajukan untuk memenangkan paslon Mo-Novi tidak terlihat. 


"Misalnya, program pembagian bantuan COVID-19, Pemprov NTB berupa masker yang ditumpangi bantuan masker untuk pasangan calon (Paslon) Mo-Novi terbantahkan. Maka, majelis berkeyakinan perbuatan menjanjikan itu tidak terbukti," ujarnya. 


Disaksikan para kuasa hukum dua paslon dan empat komisioner Bawaslu NTB lainnya. Khuwailid juga menjelaskan, pelaporan terkait pembagian uang di Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, pelapor juga tidak bisa membuktikan pembuktiannya.


Hal serupa juga terjadi pada proyek pemasangan paving block yang dituduhkan pelapor di Dusun Kembang Kuning. Kata Khuwailid, terlapor membantah jika program yang bersumber dalam APBD Perubahan NTB tahun 2020 juga tidak ada hubungannya dengan memenangkan paslon Mo-Novi. 


Apalagi, klaim jika ada pertemuan dengan anggota DPRD NTB Sembirang Ahmadi, terbantahkan dengan adanya fakta persidangan. 


"Jadi, program pemasangan paving blok itu tercantum dalam APBD Perubahan 2020. Bahkan, Plt Kadis Perkim Djamaluddin juga menegaskan program itu murni adalah program aspirasi (Pokir) para anggota dewan yang sama dengan para anggota dewan lainnya. Pastinya, Pemprov NTB melalui OPD terkait tanpa ada arahan untuk mempengaruhi pemilih di dusun tersebut," jelas Khuwailid.


Menurutnya, penyusunan anggaran pokir DPRD NTB juga melibatkan dua pihak, yakni eksekutif dan legislatif. Di mana, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah tidak punya kewenangan untuk mengatur atau mengarahkan program tersebut. 


"Kawan-kawan DPRD punya hak dalam bentuk Pokir, dan semua anggota DPRD punya hak yang sama dengan anggota DPRD NTB lainnya. Disini sama sekali tidak ada celah apapun gubernur untuk bisa mengintervensi program Pokir itu," tegas Khuwailid.


Ia menyatakan, dalam proses pembuktian di persidangan juga pihaknya tidak menemukan adanya unsur TSM terkait untuk mengarahkan harus memilih si a dan si b. 


Apalagi, Pasal 71 peraturan Bawaslu telah diatur larangan terkait pemanfaatan program. Namun yang diadukan adalah pelanggaran money politik secara TSM oleh terlapor. 


Padahal, lanjut Khuwailid, subjeknya adalah paslon sesuai Pasal 73 ayat 2. "Majelis tidak ada bukti secara konkrit dan nyata karena peristiwanga teputus. Dan itu tidak ada hubungan dengan paslon," ungkap Khuwailid.


"Keseluruhan dalil, tidak aada keyakinan dan mendapatkan bukti. Pelapor tidak terbukti melakukan perbuatan menjajikan pada pemilih dan penyelenggara TSM," sambungnya.


Terkait dugaan ASN Pemprov melalui pelaksana tugas (Plt) Bupati Sumbawa yang didalilkan. Khuwailid menuturkan juga tidak terbukti. Yakni pada Pjs Bupati Sumbawa, Kades, Kadus dan RT. 


Bahkan, 14 kecamatan yang diduga ada pembagian uang pun, justru terbukti hanya terjadi di dua desa. Yakni, Desa Gapit, Kecamatan Empang dan Desa Sebotik,  Kecamatan Labuhan Badas 


"Saksi pelapor bersama dan saksi fakta tidak tahu, padahal satu tempat. Itu putus, maka kita tidak dapat beryakinan. Sehingga, semua laporannya tidak terbukti semuanya," ucap Khuwailid.


Ia mempersilahkan pelapor jika tidak menerima putusan Bawaslu NTB untuk mengajukan gugatan ke Bawaslu RI. Apalagi, semua hakim tidak ada satupun yang ada perbedaan pendapat untuk menolak gugatan pelapor. 


"Alhamdulillah, daru awal kita enggak ada perbedaan pendapat. Kalau ke Bawaslu RI, jaraknya tiga hari. Nanti, seandainya sampai lanjut kesana, maka Bawaslu RI akan ajukan pemeriksaan," katanya. (*)



×
Berita Terbaru Update