Notification

×

Iklan

Iklan

Hutang Belum Dibayar, Pengusaha EO Somasi Dinas Pariwisata NTB

| Kamis, Januari 21, 2021 WIB Last Updated 2021-01-21T12:59:26Z
Sejumlah pemilik EO saat menggelar jumpa pers terkait hutang Dinas Pariwisata NTB, Kamis (21/1) di Mataram. 

PARAGRAF - Masalah hutang Dinas Pariwisata NTB kepada sejumlah pelaku wisata masuk ke babak baru. Kasus yang pernah dilaporkan ke Polda NTB ini kembali diungkit sejumlah pengusaha event organizer (EO).


Direktur Lips Nusa Utama, Agus Panca Putradi menegaskan pihaknya telah melayangkan surat somasi kepada Dinas Pariwisata NTB terkait hutang yang belum lunas dibayar.


"Dari total hutang Rp464 juta, baru dibayar Rp150 juta. Kami dijanjikan sisanya akan dilunasi pada Oktober 2020, tapi sampai sekarang tidak ada itikad baik. Kami sudah layangkan somasi melalui pengacara kami," kata Panca, dalam jumpa pers Kamis (21/1) di Mataram.


Dijelaskan, hutang Dinas Pariwisata NTB itu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Khazanah Ramadhan tahun 2017 silam. Pihak Dinas Pariwisata NTB baru membayar Rp150 juta pada Maret 2020, kemudian menjanjikan akan melunasi pada Oktober 2020. Namun janji tinggal janji.


Ia mengatakan, somasi yang dilayangkan tersebut memberi tenggat waktu setidaknya sepekan untuk Dinas Pariwisata NTB menyelesaikan tanggungjawabnya.


"Kita kasih tenggat waktu. Jika somasi tidak diindahkan maka kami akan menempuh jalur hukum, baik pidana maupun perdata," tukasnya.


Direktur Sembilan Belas Cipta Kreasi, Budiono juga mengungjapkan hal serupa. Menurutnya, selama ini hutang-hutang Dispar NTB hanya dibayar dengan janji, atau ditawarkan kegiatan lain yang bisa dikerjakan.


"Ditawari kegiatan, tapi kami kan sudah trauma. Jangan sampai kegiatan itu jadi hutang juga," katanya.


Ketua Indonesia Congress and Convention Association (INCCA), Nur Haedin mengatakan, pihaknya sudah berusaha meredam agar kasus hutang Dinas Pariwisata ini bisa diselesaikan dengan baik. Namun ia tak bisa melarang anggotanya yang merasa dirugikan untuk mengambil langkah-langkah dalam mendapatkan kembali hak-hak mereka.


"Kita sebenarnya tidak mau meributkan masalah ini, tapi ini hak anggota kami. Apalagi ini masa pandemi yang memang sulit, mereka juga membutuhkan dana untuk melanjutkan agar usahanya bisa bertahan," kata Edo, sapaan akrabnya.


Edo juga pernah melaporkan masalah hutang Dinas Pariwisata NTB ini ke Polda NTB. Laporannya berkaitan dengan kegiatan HUT Provonsi NTBtahun 2018 yang belum dibayar.


"Kami apresiasi kinerja kepolisian, dan berharap Polda NTB terus menyelidiki masalah ini," katanya.


Ia juga berharap agar Gubernur NTB Zulkieflimansyah bisa memediasi masalah ini dengan Dinas Pariwisata NTB, untu menemukan solusi sehingga masalah tersebut tidak berlarut-larut.


×
Berita Terbaru Update