Notification

×

Iklan

Iklan

Mahally Fikri Dinilai Gagal Pimpin Demokrat NTB

| Monday, January 25, 2021 WIB Last Updated 2021-01-25T14:31:27Z
Foto: Pengurus DPD Demokrat NTB Bidang Perhubungan dan Informatika, Junaidi Kasum .


PARAGRAF- Kader Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat menilai kepemimpinan TGH Mahally Fikri sebagai Ketua DPD Demokrat NTB gagal.


"Saya garis bawahi Ketua Partai Demokrat NTB gagal. Tentu bukan saja saya yang mengatakan gagal tapi semua teman-teman yang masih bersembunyi di bawah alun-alun juga mengatakan gagal," kata Pengurus DPD Demokrat NTB Bidang Perhubungan dan Informatika, Junaidi Kasum kepada wartawan di Senggigi, Lombok Barat, Senin (25/1/2020).


Ia menyebutkan, sejumlah alasan kepemimpinan TGH Mahally Fikri gagal selama menjadi Ketua DPD Demokrat NTB, salah satu di antaranya pada pelaksanaan Pilkada kabupaten dan kota di NTB dari enam tempat partai mengusung lima gagal total dan semua calon yang diusung berada di posisi buncit. 


"Yang paling terpuruk menurut kami adalah Pilkada Lombok Utara. Mana kader Ketua DPC lagi harus kalah telak, maka DPD melihat hal ini sebagai sebuah persoalan yang serius dan sangat parah," tegasnya.


Karena itu, kata Junaidi, partainya mesti melakukan pembenahan organisasi secara total dan menyeluruh, mulai tingkat provinsi hingga DPC kabupaten dan kota.


"Tolak ukur partai itu adalah barometernya di hasil Pilkada. Misalnya di Kabupaten Sumbawa Barat, sudah kader enggak maju, tidak bisa mengusung lagi. Ini belum termasuk lagi Lombok Utara. Yakni, sudah calon incumbent kalah jauh lagi. Jadi, memang Ketua DPD Pak Mahally Fikri gagal menahkodai Partai Demokrat, sehingga sudah layak diganti," tandas Junaidi Kasum.


Selain gagal menahkodai Demokrat NTB, Junaidi juga menilai langkah Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB yang kini menggulirkan hak interpelasi pada Gubernur Zulkiflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah atau Zul-Rohmi dinilai tidak tepat. 


Pasalnya, hingga kini, rapat internal guna membahas hak politik tersebut belum pernah dilakukan. Parahnya, rapat kerja daerah (Rakerda) untuk membahas konsolidasi dan evaluasi partai terkait pencapaian hasil Partai Demokrat di tujuh Pilkada Serentak NTB juga tak kunjung dilakukan. 


"Makanya saya bilang aneh, tidak ada angin dan hujan kok langsung muncul hak interpelasi itu. Wajarlah sebagai kader saya mempertanyakan hal itu," ucap Junaidi Kasum.


Junaidi mengatakan, hak interpelasi adalah memang hak politik dari kalangan DPRD. Hanya saja, jika hak tersebut digulirkan, tentunya harus ada komunikasi terlebih dahulu. Sebab, Partai Demokrat bersama PKS adalah merupakan dua parpol pengusung utama Zul-Rohmi dalam Pilgub NTB 2018. 


Untuk itu, lanjut dia, jika ada persoalan seyogyanya, dikomunikasikan terlebih dahulu antar kedua parpol dengan kepala daerah yang sudah diusung dan dimenangkan secara berdarah-darah. 


"Jujur, publik dan kader partai bertanya-tanya kok bisa sampai seperti itu keberadaan partai Demokrat. Karena, partai pengusung kok tiba-tiba sekarang menjadi oposisi. Sementara, parpol lain yang bersebrangan di Pilgub lalu, justru adem ayem dengan Pak Gubernur dan Bu Wagub," kata Junaidi.


Terkait isu program unggulan Pemprov NTB yang gagal diwujudkan Zul-Rohmi sesuai janji kampanye. Di antaranya, program industriliasasi, zero waste (bebas sampah) hingga tunggakan pembayaran program pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB yang belum terbanyarkan hingga kini. 


Menurut dia, sejatinya program unggulan itu butuh proses untuk bisa diwujudkan. Apalagi, kondisi keuangan daerah ditengah badai pandemi COVID-19 juga pasca-gempa bumi 2018, juga masih menjadi persolan. 


"Kan tidak bisa bim salabim begitu dilantik langsung diwujudkan. Tentu, butuh proses antara 3-4 tahun baru kelihatan, salah satunya program industrialisasi itu," ujar Junaidi. Ingat, Partai Demokrat adalah parpol pengusung Zul-Rohmi, maka punya kewajiban mengawasi visi dan misi Pemprov. Dan bukan terbalik menjadi oposisi seperti sekarang ini," katanya.


Terpisah, Ketua DPD Demokrat NTB, TGH Mahally Fikri justru mempertanyakan status keanggotaan Junaidi Kasum di DPD Demokrat NTB. 


"Siapa dia, jadi apa dia di Demokrat. Selama ini kemana dia dan apa kontribusinya kepada PD, sehingga dari segi aturan atau apupun namanya apa haknya menilai," ujar Mahally.


Menurut anggota DPRD NTB dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB ini, yang berhak menilai sukses atau gagal DPD itu adalah DPP dan DPC.


"Ini dari sisi aturan. Kalau ari sisi moral iya masyarakat. Maka, teman-teman media tanyalah kepada Ketua DPC dan DPP apa DPD PD NTB gagal atau tidak dan dalam hal apa karena mereka yang faham dan ngerti perkembangan perjuangan politik PD," katanya.





×
Berita Terbaru Update