Notification

×

Iklan

Iklan

Pelaku Wisata Minta Gubernur NTB Lebih Peduli dengan Pengusaha Lokal

| Kamis, Januari 21, 2021 WIB Last Updated 2021-01-21T13:00:23Z
Ketua INCCA NTB, Nur Haedin bersama sejumlah anggota INCCA NTB saat berbincang dengan wartawan, Kamis (21/1) di Delima Guest House & Cafe Mataram. 

PARAGRAF - Sejumlah pelaku wisata di NTB mengeluhkan dampak pandemi Covid-19 yang masih berkepanjangan. Di saat kunjungan wisatawan sepi, kebijakan pemerintah daerah Provinsi NTB juga dinilai belum berpihak pada pelaku wisata, pengusaha lokal NTB sendiri.


Yang semakin menyakitkan, kegiatan-kegiatan pusat dari Lembaga atau Kementerian yang digelar di NTB, justru masih menggunakan jasa pengusaha luar NTB.


"Contohnya waktu ada kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno ke Lombok. Itu EO yang dipakai justru dari luar NTB. Kita hanya jadi penonton saja," kata Direktur Lips Nusa Utama, Agus Panca Putradi, Kamis (21/1), kepada wartawan di Mataram.


Menurut Panca, sejak masa pandemi awal Maret 2020 lalu, pelaku wisata termasuk yang bergerak di bidang Event Organizer (EO) seperti dirinya praktis kehilangan pasar. Harapan satu-satunya ialah kegiatan-kegiatan Pemda yang bisa menutupi operasional. Namun, faktanya sebagian besar kegiatan Kementerian yang dilaksanakan di NTB justru menggunakan EO luar.


Ketua Indonesia Congress and Convention Association (INCCA), Nur Haedin mengatakan, lebih dari 50 pelaku wisata lokal anggota INCCA NTB harus mengencangkan ikat pinggang selama masa pandemi ini.


Selain angka kunjungan yang menurun, event MICE yang berkurang, juga lantaran ketatnya aturan protokol kesehatan dan perizinan kegiatan.


"Hampir semua anggota INCCA NTB ini bertahan di masa pandemi dengan sisa pinjaman Bank dan juga mulai menjual asset untuk bertahan," kata Edo, sapaan akrabnya.


BACA JUGA : Hutang Belum Dibayar, Sejumlah Pelaku Wisata Layangkan Somasi ke Dinas Pariwisata NTB


Edo mengatakan, untuk sektor kepariwisataan kebijakan Pemprov NTB selama ini juga belum berpihak pada pengusaha lokal. Padahal sektor pariwisata merupakan sektor unggulan NTB yang sangat terdampak pandemi ini.


Ia menekankan, jika kondisi seperti ini terus berlarut maka diperkirakan bisa 50 persen pengusaha lokal NTB berkelas menengah ke bawah yang bakal kolaps dan gulung tikar.


"Sebenarnya Pemprov NTB, Gubernur bisa melakukan intervensi membantu kami-kami dengan kebijakan yang berpihak. Tapi sejauh ini kan tidak ada, kami seperti diabaikan," katanya.


Edo mengapresiasi langkah Pemprov NTB yang terus mensuport dan membangkitkan geliat IKM dan UMKM di daerah. Namun hal ini tidak mungkin maksimal berhasil tanpa pasar.


"Apa pak Gubernur mau semua masyarakat jadi pedagang?. Terus siapa yang beli kalau tidak ada kunjungan?," tukasnya.


Menurutnya, di masa pandemi ini Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur bisa melakukan intervensi kebijakan untuk membantu pelaku wisata lokal NTB. Misalnya dengan kebijakan yang mempermudah pelaku wisata mengakses perbankan, dan mempermudah atau melonggarkan syarat pelaksanaan kegiatan.


"Restrukturisasi perbankan untuk pengusaha kan selama ini faktanya tidak berjalan. Banyak teman-teman yang terus ditagih bunga hutang. Belum lagi untuk mengadakan kegiatan saat ini sangat sulit, karena aturan yang sangat ketat. Padahal hampir semua pelaku wisata sudah mengantungi sertifikat CHSE," katanya.


Edo mengatakan, Gubernur dan Wagub NTB bisa bertemu dengan para pelaku wisata di NTB agar mendapat gambaran kongkrit tentang kondisi kepariwisataan NTB saat ini. Tidak hanya mendengar laporan bawahan di Dinas atau OPD terkait yang kebanyakan asal bapak senang (ABS).


"Waktu zaman TGB dulu, kita biasa diajak coffee morning untuk membahas satu tema khusus. Tapi sekarang ini lain, padahal kita menghadapi masalah yang berat di masa pandemi ini," tukasnya. 


×
Berita Terbaru Update