Notification

×

Iklan

Iklan

Diduga melanggar Hukum, PBNW akan Laporkan Sejumlah Pihak yang terlibat dalam Kegiatan pelantikan PCNW Se-Lombok Barat

| Rabu, Februari 03, 2021 WIB Last Updated 2021-02-03T11:30:50Z
Wakil Sekretaris Jenderal II, H. Syamsu Rijal saat menggelar Konferensi Pers di Kantor DPD Hanura NTB


PARAGRAF- Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) berencana akan melaporkan sejumlah orang yang turut hadir dalam kegiatan Pelantikan pengurus Cabang Nahdlatul Wathan Priode 2021-2026 se-kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan pada Rabu pagi, 3/2 di Becingah Kantor Bupati Lombok Barat.


Dalam kegiatan tersebut terlihat hadir Wakil Gubernur NTB. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid.


Wakil Sekretaris Jenderal II PBNW H. Syamsu Rijal Mengatakan, dengan adanya kegiatan tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan di Pihaknya.


“Kenapa saya merasa tidak nyaman dengan seperti ini, kita sudah mempunyai suatu keputusan yang sudah ingkrah dan sudah ditetapkan,” ungkapnya saat mengelar Konferensi Pers di Kantor DPD Hanura NTB, Rabu, 3/2


Rijal menjelaskan, Merujuk Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0001269.AH.01.08 tahun 2020 tertanggal 30 November 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang sah adalah NW ketua Umum TGKH. M. Zainuddin Atsani.


“Jadi dalam hal ini kami dari Tim 20 yang dibentuk oleh PBNW yang sah atas SK Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 30 September 2019 sangat keberatan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, atas nama pemerintah yaitu Wakil Gubernur dan Bupati Lombok Barat,” Paparnya


Rijal menegaskan, saat ini kepengurusan NW disetiap daerah seluruh Indonesia telah terbentuk dan tidak ada agenda pelantikan.


“Nah tiba-tiba hari ini muncul pelantikan pengurus daerah Lombok Barat. Yang notabene kita tidak tahu legalnya apa? Dasarnya melantik itu apa?, Itu yang ingin kita tahu sekarang. Kalau ada dasarnya jelas oke, kita tidak masalah. Dalam bernegara ini kita bebas membuat Ormas apapun yang penting dia halalkan,” ulas Rijal


Atas kegiatan tersebut, Rijal menilai bahwa tindakan Wagub NTB dan Bupati Lombok Barat dengan turut menghadiri kegiatan tersebut diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum atas keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang SK perubahan NW.


“Yang kami liat disana adalah ada tindak pidananya memakai Hak atau Lambang organisasi yang kita punya dan sudah keluar SK dari Kemenkumham pada tahun 2017,” Ujarnya


Untuk itu Rijal dan Pihaknya akan melaporkan sejumlah Pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut.


“Kami akan laporkan pertama, ketua panitia, kedua Bupati yang menyiapkan tempat, ketiga Wakil Gubernur yang pada saat itu hadir dan pidato melantik pengurus daerah organisasi NW,” katanya


Sementara dikonfirmasi, Wakil Gubernur yang dianggap turut hadir dan melantik pengurus tersebut melalui sambungan telfon dan pesan singkat hingga berita ini dipublis belum ada tanggapan.


Sementara, penyedia tempat yakni Pemda Lombok Barat yaitu Bupati Fauzan Khalid dikonfirmasi menegaskan akan membantu siapapun yang membutuhkan tempat di Lombok Barat termasuk di antaranya yang tidak memiliki alas hukum bahkan orang resepsi pernikahan sekalipun difasilitasi.


"Kita siapapun selama bisa kita bantu, bahkan organisasi yang tidak punya akte seperti Front Mahasiswa Lobar, Forum Anak Lobar dan lain-lain bahkan orang resepsi juga kita kasih (berikan/fasilitasi). Yang bersangkutan juga kita bantu," katanya.

×
Berita Terbaru Update