Notification

×

Iklan

Iklan

DPRD : Gubernur NTB Harus Beri Contoh Prokes COVID-19

| Senin, Februari 01, 2021 WIB Last Updated 2021-02-01T11:16:36Z
Gedung Kantor DPRD Provinsi NTB


PARAGRAF- Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Mori Hanafi mengingatkan Gubernur H Zulkieflimansyah untuk tidak main-main dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19 di tengah situasi meningkatnya kasus virus Corona di provinsi itu.


"Kita harus menyadari dalam beberapa hari terakhir kasus COVID-19 meningkat tidak hanya di daerah kita NTB tetapi juga secara nasional. Apalagi yang di tracking makin sulit, sehingga prosesnya mau tidak mau harus disiplin," ujarnya di Mataram, Senin.


Menurut dia, sebagai orang nomor satu di NTB, Gubernur Zulkieflimansyah harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam mematuhi protokol COVID-19. 


"Prokes harus tetap kita jalankan oleh siapapun termasuk Gubernur NTB. Apalagi kita sudah bangga daerah yang paling cepat memiliki Perda nomor 7 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Dalam perda itu ada bab-bab dan pasal-pasal yang mengatur sanksi bagi pelanggar prokes," ucapnya.


Karena itu kehilafan Gubernur NTB itu, kata Mori jangan sampai terulang. Karena bagaimanapun Gubernur NTB selaku orang nomor satu di NTB menjadi contoh.


"Jangan sampai petugas jika di lapangan Sat Pol PP ditunjuk hidungnya oleh masyarakat pak gubernur aja melanggar masak kita tidak boleh," kata politisi Partai Gerindra tersebut.


Disinggung terkait apa yang dilakukan Gubernur NTB tersebut apakah sudah dikatakan melanggar Prokes COVID-19?. Mori belum bisa memastikan apakah hal tersebut sudah disebut pelanggaran.


"Itu mungkin eforia gubernur sehingga kita perlu ingatkan. Saya tidak bisa bilang melanggar tapi apa yang dilakukan tidak sesuai dengan prokes COVID-19. Apalagi kami sudah mendengar penjelasan dari Dinas PUPR NTB bahwa kunjungan gubernur itu untuk meninjau program infrastruktur sehingga kita juga perlu apresiasi itu," jelasnya.


Lebih lanjut, Mori mengatakan terlepas dari pro kontra di masyarakat. Gubernur NTB sudah melakukan aksi di lapangan dengan meninjau dan memberikan bantuan kepada korban banjir di Lombok Tengah dan Lombok Barat.


"Semestinya sudah saatnya Gubernur NTB tidak lagi bersantai-santai mengingat NTB di timpa banyak musibah COVID-19, banjir dan tanah longsor. Gubernur selaku pemimpin tertinggi harus siaga satu. Bencana yang bertubi-tubi ini bisa kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Karena itu gubernur harus melakukan aksi lapangan lainnya jangan hanya meninjau mencatat jangan hanya melihat atau retorika. Kita butuh aksi nyata, walaupun dalam proses bantuan ini belum bisa mengkover bantun korban yang terdampak tapi sekecil apapun itu kita harus berikan bantuan," katanya.


Sementara itu, aggota DPRD NTB lainnya H Lalu Pelita Putra justru memandang lebih pada hal yang positif terkait unggahan foto Gubernur saat mandi bersama-sama tersebut. Menurut dia, sebaiknya semua pihak tidak melihat segala sesuatu dari satu sisi saja. 


"Saya belum lihat sih foto-fotonya, cuma saya dengar katanya beliau ke Lombok Utara silaturahim. Memang disitu ada tempat (wisata) dan kondisi hari ini memang cukup dilematis. Disatu sisi, mungkin ada niatan baik dari pak gubernur untuk memperkenalkan tempat potensi-potensi wisata lainnya. Disatu sisi masyarakat kita melihat dari foto itu, itu saja," ujarnya.


"Memang tadi saya baca, ketika di selatan banjir seperti cendol kolam renang airnya, beliau berenang di air jernih. Tapi, saya harus jujur juga, pak gubernur langsung turun bersama Wakil Bupati Lombok Tengah ke lokasi bencana banjir. Tapi memang seperti itulah tidak bisa kemudian kita berharap semua orang menilai positif. Disatu sisi, menjadi motivasi pak gubernur menjadi lebih tanggap menangkap berbagai persoalan ditengah masyarakat," imbuh politisi PKB tersebut. 


Meski demikian ia berharap, kasus semacam ini dapat dijadikan introspeksi oleh Gubernur NTB. Terlebih saat ini daerah masih dimasa pandemi COVID19. 


"Memang posisi kita di NTB hari ini tidak pada posisi PSBB. Pro kontra itu pasti ada, asal kita bisa nilai secara obyektif. Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang pas, tetapi kita harus jujur, mungkin saja di Utara itu ada potensi yang bisa dikembangkan diperkenalkan, saya hanya berharap dan tidak menyalahkan, mungkin ini hanya kurang informasi lengkap saja tidak didapat. Saya kira respon pak gubernur sudah sangat baik. Untuk itu, mari kita obyektif," katanya.

×
Berita Terbaru Update