Notification

×

Iklan

Iklan

NTB terapkan PPKM skala mikro berbasis RT mulai 23 Maret 2021

| Senin, Maret 22, 2021 WIB Last Updated 2021-03-22T14:46:16Z
Foto: Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah.


PARAGRAF- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro berbasis rukun tetangga (RT) di wilayah itu untuk mencegah penyebaran COVID-19, mulai Selasa besok (23/3).


Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Sitti Rohmi Djalilah, mengatakan penerapan PPKM ini merupakan upaya dan iktiar pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19, yakni dengan  tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, dalam menjalankan aktifitas dengan aman dan produktif.


"Pemberlakuan PPKM berskala mikro ini mengajak kita untuk tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin mentaati protokol kesehatan dengan menerapkan 3T, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan," ujarnya pada rapat evaluasi dan efektivitas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di NTB, Senin.


Wagub menuturkan, penerapan PPKM skala mikro ini menitik beratkan pada peran satuan tugas penanganan COVID-19 mulai level terbawah yakni RT. Sehingga dengan dioptimalkannya peran satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat RT tersebut, diharapkan dapat lebih efektif menekan penyebaran virus Corona tersebut.


"Tinggal bagaimana kebijakan ini bisa disosialisasikan dan bagaimana sistem penerapannya di masyarakat, tentunya dengan mengedepankan kearifan lokal," terang Sitti Rohmi Djalilah.


Salah satu bentuk penerapan PPKM skala mikro ini kata Wagub, yakni bagaimana sistem koordinasi, sistem pelaporan hingga sistem dan tatacara serta petunjuk penerapan PPKM mikro di masyarakat harus diterjemahkan sesederhana mungkin, supaya efektifitas penerapannya cepat dan mudah dijalankan oleh komponen dan elemen di desa. Baik itu pemerintah desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Karang Taruna dan elemen lembaga lain.


"Intinya disiplin menjalankan protokol kesehatan," tegas Wagub NTB.


Selain itu, Wagub NTB juga meminta agar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sampai dengan pemerintah desa maupun kelurahan lebih mengintensifkan upaya penanganan kesehatan serta memperkuat kemampuan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan di wilayahnya masing-masing.


"Kita harap melalui penerapan PPKM ini virus ini bisa dikendalikan," katanya.


Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, H Lalu Hamzi Fikri menyampaikan, bahwa implementasi PPKM mikro dilakukan sebagai upaya pengendalian pada level terkecil, level RT. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 06 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan corona ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.


"Tujuannya untuk menekan kasus dan melandaikan kurva," ujar Hamzi Fikri.


PPKM skala mikro atau PPKM mikro ini, ditegaskan Kadikes, tidak dimaknai dengan membatasi semua kegiatan di masyarakat, tetapi masyarakat tetap beraktifitas namun tetap menerapkan disiplin mentaati protokol kesehatan, supaya aman dan tetap produktif.


Di NTB pemberlakuan PPKM sebelumnya diterapkan di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa. Namun melihat progresnya PPKM ini sangat efektif menekan curva penyebaran COVID-19 sehingga perpanjangan PPKM ini ditambah lagi berskala mikro. 


"Untuk efektif PPKM ini dilaksanakan mulai dari 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021," katanya.



×
Berita Terbaru Update