Notification

×

Iklan

Iklan

Menakar Peluang Gubernur NTB Zulkieflimansyah Menjadi Capres 2024

| Kamis, April 22, 2021 WIB Last Updated 2021-04-23T03:19:17Z
Foto : Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah.


PARAGRAF
- Nama Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah kini tengah digadang-gadang menjadi nama baru yang akan maju dalam bursa calon presiden maupun wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.


Lembaga survei KedaiKopi merilis hasil surveinya tentang 50 tokoh potensial menjadi calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Salah satu diantaranya, terdapat nama Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah atau akrab disapa Doktor Zul.


Pakar politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr Kadri menilai wacana majunya Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden sah-sah saja terjadi dalam dunia politik. Terlebih lagi saat ini PKS sedang mengalami krisis kader yang potensial bisa diusung dalam Pilpres.


"Kita tahu PKS saat ini sedang krisis kader.  Dari sekian kader, Doktor Zul ini kader terbaik PKS dan seorang pimpinan daerah. Bahkan, posisinya masuk pada level top PKS. Artinya kalau PKS ini menjaring calon yang menjadi refrensi partainya Doktor Zul masuk kriteria itu," ujarnya, Kamis (22/4/2021).


Kemunculan Doktor Zul dalam bursa calon presiden ataupun cawapres, menurut Kadri, bukan saja soal minimnya kader yang dimiliki PKS saat ini. Melainkan soal kompetensi. 


Di mana jika dilihat dari sisi keilmuan Gubernur NTB ini tidak diragukan karena lulusan luar negeri, bukan berarti mengabaikan dalam negeri. Namun, bila dilihat dari itu secara personal Doktor Zul memenuhi kriteria yang dibutuhkan PKS. Apalagi, dalam percaturan politik suami dari Hj Niken Widyawati Zulkieflimansyah tersebut pernah menjadi anggota DPR RI dari Provinsi Banten selama tiga periode sehingga sudah paham politik nasional.


Disinggung terkait kinerja Doktor Zul yang dinilai belum terbukti mumpuni sebagai gubernur? Kadri menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi persoalan meski terkait kinerja tersebut bisa menjadi nilai lebih bagi sesorang yang memiliki posisi di pemerintahan.


"Di politik itu tidak boleh berfikir sistimatis dan normatif. Tetapi politik ini selalu berubah dalam setiap detik. Sehingga orang melihat peluang itu sebagai strategi politik. Misalkan peluang itu ada maka urusan yang lain itu bisa," ucapnya.


"Seperti contoh AHY tidak bisa langsung jadi ketua partai, tapi karena SBY melihat ini peluang dan ada ruang kosong yang harus diisi sehingga masuk AHY. Artinya melihat itu semua tidak ada yang tidak mungkin dalam politik," sambung Doktor Kadri.


Sementara itu, pengamat politik lainnya yang juga akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Agus MSi melihat sah-sah saja ada wacana Doktor Zul ingin maju menjadi capres atau cawapres 2024.


Karena, memang tidak dipungkiri saat ini setiap partai politik (parpol) sudah mulai berbicara orientasi 2024. Apalagi dalam tahun itu pesta demokrasi sekaligus dilaksanakan. Pertama pada Maret Pilpres, Pileg (DPR, DPD dan DPRD) dan Kedua Nopember Pilkada (provinsi maupun kabupaten dan kota). 


"Jadi hampir tidak ada waktu bagi partai untuk berpikir lain. Misalkan bagaimana merekrut kader 2024," ujarnya.


Namun demikian, bila dilihat dari sosok Zulkieflimansyah maka tentu kata Agus yang sepenuhnya berbicara adalah demokrasi elektoral, yakni berbicara basis pemilih.


"Persoalan atau kendala kita itu disitu basis pemilih. Karena kita tahu sendiri berapa sih pemilih di NTB dibanding pemilih di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Karena itu meski PKS mengklaim partai kader dan mendorong Zulkieflimansyah maka kendalanya di elektoral. Karena rasionalitas partai ketika pemilu adalah untuk memenangkan pemilu. Ini juga yang menjadi kendala Tuan Guru Bajang (TGB) tegas mantan anggota KPU Provinsi NTB itu.


Belum lagi nantinya, Doktor Zul akan dihadapkan dengan nama-nama besar, seperti Anies Baswedan, Ibu Risma, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Di mana kesemuanya ini sedang menduduki posisi strategis di pemerintahan sama dengan Doktor Zul. Tentu kehadiran mereka itu tidak bisa dianggap enteng baik oleh partai maupun calon lain yang ingin maju di 2024.


Meski demikian, sebagai warga NTB tentu pilihan Doktor Zul maju dalam percaturan politik nasional yakni menjadi capres atau cawapres harus didukung secara luas oleh masyarakat NTB. Karena dengan begitu nama NTB sebagai salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa diperhitungkan dalam percaturan politik nasional. 


"Kita ingin ada orang NTB tapi realitas itu juga perlu kita pertimbangkan," katanya.


Sebelumnya, Lembaga survei KedaiKopi merilis hasil surveinya tentang tokoh potensial menjadi calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.


Dari survei yang dilaksanakan akhir Maret hingga awal April 2021, sedikitnya ada 50 calon pemimpin yang layak meneruskan kepemimpinan bangsa Indonesia setelah era Joko Widodo berakhir pada 2024.


"Banyaknya nama yang muncul di dalam survei ini merupakan cerminan dari masyarakat bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan stok pemimpin. Hal ini merupakan hal yang positif untuk masyarakat karena semakin banyak pilihan maka semakin banyak gagasan dan ide positif yang ditawarkan kepada masyarakat," tutur Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam siaran persnya, Senin 12 April 2021.


Berdasarkan survei tersebut, muncul nama-nama non partai politik (parpol) antara lain mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melenggang jauh dari yang lain (30,9 %), diikuti oleh mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo (14,1 %), Mantan Ketua KPK, Abraham Samad (14,0 %), serta Sekjen PMI, Sudirman Said (8,0 %).


Sedangkan untuk tokoh anti korupsi, nama-nama di dominasi oleh mereka yang berkecimpung di KPK seperti Novel Baswedan (27,1%), Firli Bahuri (8,8 %), dan Abraham Samad (5,5 %). Hanya Sudirman Said yang tidak pernah berkecimpung di KPK yang mencuat di kategori tokoh anti korupsi dengan angka 9,0 %.


Sementara itu untuk tokoh parpol, nama Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 17,6 %. Sedangkan tokoh partai di luar pemerintahan terdapat nama Presiden PKS, Ahmad Syaikhu dengan nilali 8,3 %.


"Jika berbicara mengenai parpol, kita juga tidak boleh melupakan kepala daerah yang berasal dari Indonesia Timur yang selama ini terlupakan oleh publik padahal memiliki potensi besar seperti Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah contohnya," kata Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio.


Hasil survei KedaiKOPI juga menunjukkan sejumlah nama yang dikenal sebagai tokoh oposisi berpotensi maju pada Pilpres 2024, yakni mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo dan Rocky Gerung di posisi teratas di angka yang sama (13,7 %), dan disusul Mantan Menko Maritim, Rizal Ramli (12,6 %), Ahli Hukum, Refly Harun (12,4 %), Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (11,6 %), dan Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin (7,9 %).


Survei calon pemimpin 2024 diselenggarakan pada tanggal 29 Maret-4 April 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 1260 responden yang berada di 34 provinsi. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018-Maret 2021 yang berjumlah 8538 orang. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,76 %.


×
Berita Terbaru Update