Notification

×

Iklan

Iklan

Mendagri Tegaskan Belum Ada Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa

| Saturday, April 24, 2021 WIB Last Updated 2021-04-24T09:06:56Z
Foto : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian didampingi Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dan Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah usai memberikan pengarahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dihadiri Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dan Wakilnya, Hj Sitti Rohmi Djalilah di Pendopo Gubernur NTB di Kota Mataram, Sabtu (24/4/2021).


PARAGRAF
- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan sampai dengan saat ini pemerintah tidak pernah memutuskan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia, termasuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) ditengah situasi pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir.


"Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) itu problemnya keuangan," kata Tito Karnavian kepada sejumlah wartawan usai memberikan pengarahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dihadiri Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dan Wakilnya, Hj Sitti Rohmi Djalilah di Pendopo Gubernur NTB di Kota Mataram, Sabtu (24/4/2021).


Tito mengakui, saat ini di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terdapat 317 daerah yang mengajukan pemekaran DOB kepada pemerintah. Namun, tak satupun disetujui oleh pemerintah untuk menjadi DOB, karena situasi keuangan negara akibat COVID-19 sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran sebuah wilayah.


"Memang pernah ada skenario tahun 2019

akan dibuka dengan skala prioritas. Tapi kita tidak menyangka ada pandemi COVID-19, sehingga pandemi ini membuat penerimaan negara menjadi menurun tidak sesuai target, belanja naik. Akibatnya terjadi devisit dengan gab diatas 5 persen.

Dalam kondisi ini seperti ini prioritas pemerintah pusat adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan sehingga opsi DOB belum dilakukan," jelasnya.


Menurut Tito, pemekaran DOB bisa saja dilakukan bila pandemi COVID-19 berakhir, sehingga pendapatan negara kembali stabil. Artinya, pendapatan negara lebih besar dan belanja surplus.


"Kalau pendapatan lebih besar dan belanja surplus maka kita akan lakukan DOB itu," tegas Tito Karnavian.


Tito menilai, pemekaran DOB bagus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan sebuah wilayah, namun tentunya semua itu bisa saja dilakukan apabila didukung dengan keuangan negara yang cukup. Meski demikian, Tito tidak bisa memberikan jaminan kapan DOB bisa disetujui pemerintah karena semua itu tergantung situasi pandemi COVID-19 sehingga ekonomi bisa kembali pulih seperti biasa.


"Kalau enggak ada uang jangan. Yang jelas kita lihat nanti sama-sama," katanya.


Sebelumnya, Pemerintah kabarnya akan mengesahkan delapan provinsi baru yang sudah diloloskan dalam pembahasan pada tahun 2013. Lolosnya 8 provinsi baru ini, setelah adanya usulan 30 daerah otonomi baru (DOB).


Berikut ini adalah profil lengkap delapan provinsi baru yang akan segera disahkan pemerintah:


1. Provinsi Tapanuli


Pulau Sumatera nantinya akan memiliki satu provinsi baru, yaitu, Provinsi Tapanuli. Provinsi Tapanuli ini akan dimekarkan dari Provinsi Sumatera Utara.


Kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi ini yaitu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan, dan Sibolga.


Calon ibu kota provinsi ini masih dikaji antara Kecamatan Borong-borong dan Kota Sibolga. Penduduk provinsi ini mencapai 1.250.000 jiwa (2018).


2. Provinsi Kepualauan Nias


Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Kepulauan Nias? Pulau ini terletak di sebelah Barat Sumatera Utara. Sampai 2020, Pulau Nias memiliki empat kabupaten satu kota.


Karena sudah memenuhi syarat, Pulau Nias akan dimekarkan menjadi provinsi. Kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi ini yaitu, Nias Utara, Nias Barat, Nias, Nias Selatan, dan Gunungsitoli.


Ibu kotanya adalah Kota Gunungsitoli. Jumlah penduduk di sini mencapai 815.000 jiwa (2018).


3. Provinsi Bolaang Mongondow Raya


Setelah Provinsi Gorontalo dimekarkan, wilayah Bolaang Mongondow Raya akan dimekarkan nantinya dari Provinsi Sulawesi Utara


Kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi ini yaitu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dan Kotamobagu. Ibu kotanya adalah Kota Kotamobagu. Jumlah penduduk di sini mencapai 600.000 jiwa (2018).


4. Provinsi Pulau Sumbawa


Bergeser ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Di sana ada dua pulau besar, yaitu Pulau Mataram dan Pulau Sumbawa.


Pulau Sumbawa pun akan dimekarkan menjadi Provinsi Sumbawa. Kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi ini yaitu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Dompu, dan Bima.


bu kotanya adalah Sumbawa Besar. Jumlah penduduk di sini mencapai 1.540.000 jiwa (2020).


5. Provinsi Kapuas Raya


Terbang ke Pulau Kalimantan, setelah Provinsi Kalimantan Utara dimekarkan tahun 2012, Pulau Kalimantan akan memiliki satu provinsi baru, yaitu, Provinsi Kapuas Raya.


Kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi ini yaitu, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi.

Ibu kotanya adalah Kabupaten Sintang. Jumlah penduduk di sini mencapai 1.360.000 jiwa (2018).


6. Provinsi Papua Barat Daya


Pulau Papua memiliki dua provinsi, yaitu, Papua dan Papua Barat. Satu provinsi yang terletak di kepala burung cendrawasih, yaitu, Papua Barat khusunya wilayah Sorong Raya akan dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat Daya.


Kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi ini yaitu, Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat, Tambrauw, dan Sorong. Ibu kotanya adalah Kota Sorong. Jumlah penduduk di sini mencapai 500.000 jiwa (2018).


7. Provinsi Papua Tengah


Provinsi Papua ini sebelumnya pernah menjadi dua provinsi, yaitu, Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Timur. Kemudian, disatukan kembali karena suatu hal menjadi Provinsi Irian Jaya yang kemudian berubah nama menjadi Provinsi Papua.


Lalu, saat ini akan dimekarkan kembali dua provinsi, salah satunya, Provinsi Papua Tengah. Kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi ini yaitu, Mimika, Nabire, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, dan Paniai.


Ibu kotanya adalah Kabupaten Timika yang merupakan ibu kota Kabupaten Mimika. Jumlah penduduk di sini mencapai 1.350.000 jiwa (2020).


8. Provinsi Papua Selatan


Di wilayah Selatan Papua ini akan dimekarkan menjadi Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota yaitu, Merauke. Kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi ini yaitu, Asmat, Boven Digoel, Merauke, dan Mappi.


Kalau dilihat wilayah ini hanya memiliki empat kabupaten, dimana syarat menjadi provinsi harus memiliki minimal lima kota atau kabupaten. Sehingga, Merauke akan diangkat menjadi kota nantinya. Jumlah penduduk di sini mencapai 510.000 jiwa.



×
Berita Terbaru Update