Notification

×

Iklan

Iklan

13.541 PMI asal NTB Pulang Kampung, 32 Diantaranya Kondisi Meninggal

| Minggu, Mei 23, 2021 WIB Last Updated 2021-05-23T12:54:36Z
Keterangan Foto : Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menjalani pemeriksaan petugas saat tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). (Dokumen Disnakertrans NTB).


PARAGRAF
- Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat yang pulang kampung hingga saat ini terus meningkat yaitu diangka 13.541 orang dan 32 orang diantaranya dalam kondisi sudah meninggal dunia.


"Ini berdasarkan data yang kami terima sejak Januari hingga Mei ini," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Aryadi dikonfirmasi di Mataram, Minggu (23/2021).


Ia menyebutkan, 13.541 orang tersebut, terdiri dari PMI non prosedural 4.112 orang, pemulangan prosedural 9.330 orang dan jumlah pemulangan jenazah sebanyak 32 orang. 


"Kepulangan mereka tentu bukan tanpa sebab. Selain karena COVID-19 juga karena kontrak telah habis dan sebagiannya karena unprosedural. Kalau meninggal rata-rata karena sakit," terangnya.


Dari sepuluh kabupaten dan kota di NTB, terbanyak berlamat di Lombok Timur sebanyak 5.800, Lombok Tengah 4.520, Lombok Barat 1.597, Sumbawa Besar 596 dan Lombok Utara 299. Berikutnya sebanyak 237 PMI asal Kota Mataram,  190 Sumbawa Barat, 181 asal Kabupaten Bima, 96 dari Dompu dan 19 berasal dari Kota Bima.


Aryadi juga menjelaskan, lima asal negara penempatan terbanyak yaitu Malaysia sebanyak 10339 orang, Saudi Arabia 1871, Amerika 499, Brunei Darussalam 231 dan Singapura 129 orang. 


Mantan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB itu, membantah kepulangan mereka belum tentu semuanya menyebabkan angka pengangguran semakin menumpuk. Bagi PMI purna atau mereka yang kontraknya berakhir, kepulangan mereka membawa modal dan pengalaman kerja.


"Ini akan membuka peluang bagi mereka untuk membuka usaha mandiri. Misalnya menjadi peternak, atau usaha lain di sektor formal maupun informal. Tinggal pemerintah daerah membina para PMI purna ini dengan skill entrepreneurship, pelatihan usaha mandiri. Jadi belum tentu semuanya menambah pengangguran," ucapnya.


Berdasarkan hasil rilis BPS, lanjutnya justru angka pengangguran terbuka ditriwulan I tahun 2021 terbanyak diisi oleh lulusan perguruan tinggi, bukan oleh PMI.


Aryadi mengatakan, untuk mengatasi masalah pengangguran ini menurutnya harus ditangani secara terintegrasi oleh seluruh sektor, bukan saja oleh Disnaker baik untuk pasar kerja dalam negeri maupun pasar kerja luar negeri.


"Oleh karena itu, tenaga kerja yang memiliki kualifikasi skill kompetensi terampil harus disiapkan. Tahun ini kami menggelar pelatihan kerja berbasis kompetensi terampil ini, menyasar 1000 orang dari dana APBN," beber Aryadi.


Saat ini sesuai direktif gubernur, Disnakertrans sedang melobi agar ada kontribusi dari CSR perusahaan terkemuka untuk bisa ikut mendukung dana pelaksanaan pelatihan usaha mandiri bagi calon pekerja termasuk penambahan pelatihan kejuruan  berbasis kompetensi terampil guna mengisi kebutuhan pasar kerja, dengan ditetapkannya NTB sebagai destinasi super priority nasional.


"Kami juga sedang memetakan jumlah perusahaan dan industri yang ada di NTB saat ini, berikut tenaga kerja yang ada sekarang dan kebutuhan pekerjanya kedepan," jelasnya.


Untuk menyiapkan hal itu, Disnakertrans mengaku intens membangun komunikasi dengan BLK pemerintah pusat yang ada di Lotim, dimana BLK ini merupakan BLK bertaraf internasional.


"Dengan fasilitas yang begitu lengkap  disamping juga mengoptimalkan peran BLK Pemprov NTB di Dasan Cermen dan Lembaga pelatihan swasta yang telah terakreditasi. Rencananya besok (hari ini) kami bertemu dengan kepala BLK di Lotim," terangnya.


Aryadi menyebutkan pemulangan PMI terakhir yaitu di hari Jumat (21/05) sebanyak 17 orang satu di antaranya jenazah. Hal tersebut berdasarkan data yang diterimanya dari Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan dan KKP Kelas II Mataram. 


Setibanya di Bandara, ke-16 PMI diperiksa kesehatannya oleh petugas KKP dan dinyatakan sehat. Selanjutnya para PMI didata oleh petugas Help Desk UPT BP2MI Mataram untuk kemudian pulang mandiri dengan kewajiban melapor ke desa setempat setibanya di daerah asal sebagaimana protokol pencegahan COVID-19.

×
Berita Terbaru Update