Notification

×

Iklan

Iklan

DPRD Nilai Sikap Gubernur NTB Soal Adendum PT GTI Labil

| Wednesday, June 16, 2021 WIB Last Updated 2021-06-17T05:21:23Z
Foto : Ketua Komisi I DPRD NTB Syirajudin.


PARAGRAF
- Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai labil karena memutuskan memberikan adendum kontrak kepada PT Gili Trawangan Indah (GTI). 


"Sikap gubernur ini, plintat - plintut terkait persoalan ini," kata Ketua Komisi I DPRD NTB Syirajudin di Mataram, Rabu.


Menurut dia, sikap DPRD terkait persoalan GTI sudah sangat jelas, yakni merekomendasikan kepada Pemprov NTB untuk melakukan pemutusan kontrak dengan PT GTI. 


"Itu resmi, final dan mengikat," ucapnya.


Lembaga DPRD, kata dia, tidak boleh kehilangan marwah dan kehormatannya. Oleh karenanya, Ketua Komisi I DPRD NTB menyatakan bahwa pihaknya tetap konsisten, yaitu pemprov harus memutuskan kontrak dengan GTI. 


"Dalam persoalan ini, kami tidak mengenal ada kata adendum. Karena kenapa?, perjanjian kontrak antara Pemprov dengan GTI dilandasi oleh persetujuan DPRD pada tahun 1995," tegas Sirajudin.


"Oleh sebab itu, langkah yang ditempuh oleh Pemprov, mau itu adendum atau pemutusan kontrak, sementara DPRD sudah mengeluarkan keputusan melalui rekomendasi," sambungnya.


Seharusnya, kata Syirajudin, sudah tidak ada alasan lagi pemprov memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan. Karena dia menilai, pihak GTI sudah jelas-jelas secara nyata wanprestasi tidak mengindahkan perjanjian kontrak produksi dari jauh sebelumnya. 


"Jelas-jelas nyata pihak GTI sudah wanprestasi. Ini sudah berlangsung puluhan tahun. Selanjutnya, dari berbagai refrensi, sebenarnya pemprov ini harus sudah melakukan upaya dalam artian pemutusan kontrak," sesal politisi PPP ini.


Bahkan, sebelumnya menurut dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyarankan pemutusan kontrak. 


"Pihak kejaksaan selaku pengacara negara yang diserahkan kuasa khusus sudah mengeluarkan LO (legal opini/pendapat hukum) untuk melakukan pemutusan, terus dari Tim Penasehat Investasi Daerah (TPID), DPRD juga sudah seperti itu," kata Syirajudin. 


Sebenarnya, saat ini pemprov tinggal bagaimana menindak lanjuti hasil berbagai kajian analisa dari berbagai elemen tersebut. Disisi lain, Syirajudin juga mempertanyakan keberadaan eksistensi pihak Kejaksaan dalam persoalan perjanjian kontrak. 


Sepengetahuan dia, pihak Kejaksaan merupakan APH (aparat penegak hukum) atau pengacara negara yang mana mewakili negara dan pemerintah dalam artian melakukan pengkajian, analisa hukum. Sehingga, diharapkan ada pendapat hukum. 


"Hanya itu, selebihnya apa yang menjadi pendapat hukum dipihak kejaksaan diserahkan ke pemprov untuk menindak lanjuti. Hanya itu sebenarnya," ungkapnya.  


Kembali ditegaskan, Syirajudin, bahwa sikapnya terkait persoalan ini tetap komit. Bahkan ia menganggap rekomendasi DPRD final dan mengikat. 


"Saya sebagai dewan yang kedua atas nama Komisi I DPRD NTB kita sudah menganggap itu final dan mengikat," katanya.


Syirajudin mengaku, tak habis pikir dengan sikap Pemprov NTB yang memberikan opsi adendum kepada pihak yang dinilai sudah jelas melakukan wanprestasi terhadap pengelolaan aset daerah. Padahal sebelumnya Pemprov juga sudah melakukan somasi terhadap GTI. 


Anggota DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi menilai, bahwa kontrak lanjutan diatas lahan 65 hektare di Gili Trawangan yang akan dibahas berkelanjutan itu adalah sikap yang semena-mena.


Padahal setiap apapun keputusan, apalagi menyangkut aset daerah dalam aturan setiap poin atau butir adendum wajib melibatkan DPRD. Sehingga, poin-poin adendum dapat dirancang bersama DPRD. Oleh karenanya, eksekutif diharapkan tidak sepihak dalam mengambil keputusan.


"Tidak bisa sepihak dibuat oleh eksekutif menurut selera mereka dan PT GTI. Ingat, kontrak PT GTI yang dibuat pada tahun 1996 itu didasari Permendagri 3/1986 berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan DPRD," kata Ruslan.


"Artinya, kalau mau di adendum sekarang, maka harus melibatkan DPRD juga berdasarkan amanat di Permendagri 19/2016," tambah politisi PDIP ini.


Oleh karena itu, pembahasan poin adendum harus melibatkan DPRD. Mengingat, sebelum dijalankan. Terlebih, yang mana nantinya harus diparipurnakan di DPRD. 


"Jadi jangan sampai pemerintah berjalan sendiri," kata anggota DPRD NTB lima periode tersebut.


Disisi lain, Ruslan melihat ada kesan saling ngotot antara gubernur yang menginginkan adendum dan sejumlah anggota dewan yang menginginkan kontrak tersebut diputus. Situasi ini dianggapnya tidak akan menyelesaikan persoalan.


Maka dari itu, dia mendorong agar dewan secara kelembagaan dan gubernur mengedepankan musyawarah mufakat. Yaitu membahas bagaimana agar poin addendum nantinya mengakomodir semua kepentingan, baik itu putus kontrak ataupun addendum.


Menurut dia, musyawarah mufakat adalah langkah terbaik dalam menghadapi setiap persoalan, sehingga menuai titik terang.


"Sesuai sila ke empat, kita kedepankan musyawarah mufakat, maka butir addendum harus dibahas bersama DPRD," saran Ruslan.


Legislator asal Kabupaten Lombok Tengah itu lantas mengajak mendudukkan lagi persoalan PT GTI untuk melihat permasalahan lebih jernih. Di mana kontrak PT GTI didasari Permendagri Nomor 3 tahun 1986. Dalam klausul kontrak yang pernah dibacanya, PT GTI diberi hak mengelola kawasan selama sekitar 70 tahun berdasarkan Permendagri No 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga. 


Tetapi kemudian, lahir Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Inilah, kata dia, yang kemudian mendorong menggunakan Permendagri Nomor 19/2016 itu, sebagai landasan mengelola aset 65 hektare di kawasan Gili Trawangan.


Dorongan ini kemudian berakibat pula dievaluasinya kontrak karya dengan PT GTI. Namun seperti dinamika yang belakangan berkembang, muncul dua opsi yakni antara memperbaharui kontrak (adendum) atau putus kontrak.


DPRD NTB secara kelembagaan kemudian menerbitkan rekomendasi putus kontrak. Pemprov NTB sempat menyatakan akan mengikuti rekomendasi tersebut, sampai akhirnya direvisi dengan pernyataan G

gubernur yang memastikan akan adendum. 


"Kalau memang eksekutif mau adendum tentu butir-butir dari addendum itu harus dibahas dengan DPRD," katanya.


Sementara itu, angggota DPRD NTB lainnya Sudirsah Sujanto juga menyayangkan sikap pemerintah terkait adendum. Bahkan ia mengaku ada mendengar kabar yang kurang enak untuk didengar. Di mana masyarakat diundang untuk menandatangani pernyataan kewajiban pembayaran kontrak lahan. Hal itu dinilainya tidak jelas, sehingga hasil dari pembayaran tersebut akan kemana larinya. 


Oleh karenanya, anggota DPRD NTB dapil Lombok Utara-Lombok Barat itu menegaskan bahwa sampai kapanpun dirinya akan selalu ada berdiri bersama masyarakat. 


"Arahnya tidak jelas, apakah ke GTI atau ke Pemprov NTB. Saya selaku perwakilan masyarakat akan tetap membela sampai kapanpun. Masyarakat tetap saya bela, apapun caranya akan saya tempuh," tegas Sudirsah. 




×
Berita Terbaru Update