Notification

×

Iklan

Iklan

Pemprov NTB Beberkan Alasan Putuskan Adendum Kontrak PT Gili Trawangan Indah

| Kamis, Juni 03, 2021 WIB Last Updated 2021-06-03T11:43:44Z
Keterangan Foto : Gubernur Zulkieflimansyah saat konfrensi pers bersama Kajati NTB Tumo Sitepu, dan Sekda NTB HL Gita Ariadi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis (3/6/2021).


PARAGRAF
- Setelah lama terkatung-katung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya memutuskan mengadendum kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI) daripada harus memutus kontrak.


Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengatakan keputusan mengadendum kontrak PT GTI ini setelah pihaknya menerima masukan dari sejumlah institusi negara, di antaranya Kejaksaan, KPK, BPK, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi NTB.


"Kita tahu proses ini sudah berlarut-larut dan panjang. Inikan konyol, ada tanah negara yang memiliki potensi luar biasa punyak nilai triliunan namun tidak dimaksimalkan. Setelah mendengarkan masukan-masukan itu maka di adendum dengan catatan, apa itu nanti selanjutnya akan dibahas," kata Zulkieflimansyah saat konfrensi pers bersama Kajati NTB Tumo Sitepu, dan Sekda NTB HL Gita Ariadi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis.


Gubernur mengakui, jauh sebelum memutuskan itu, Pemprov NTB sebetulnya sudah menerima rekomendasi dari KPK, DPRD NTB, Biro Hukum Setda NTB dan Kejaksaan selaku pengacara negara untuk memutus kontrak atau adendum. Dari opsi itu akhirnya Pemprov memilih memutus kontrak PT GTI.


Namun meski pada awalnya telah memutus kontrak, kata Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB, bahwa keputusan itu bukanlah keputusan akhir sehingga pihaknya perlu mendengarkan kembali masukan dan pertimbangan dari pihak lain. Salah satunya Kejaksaan Tinggi NTB.


"Kalau di putus kontrak apa reaksi PT GTI, kalau tidak ada ya enak kita tidak perlu sibuk ini dan itu. Tapi kalau itu ada keberatan dan harus berurusan dengan pengadilan maka panjang, bahkan hingga bertahun tahun. Daripada ini harus berlama-lama sehingga pemerintah tidak menginginkan hal itu," jelasnya.


Selain pertimbangan waktu, pemerintah provinsi ingin memuliakan kontrak dan investasi. Artinya bukan berarti pemerintah memuliakan kontrak berlebihan tapi memuliakan isi perjanjian. Karena refrensinya itu kan kontrak. 


"Makanya Kejaksaaan memberikan masukan, sayang kalau ini harus lama-lama butuh waktu dan tidak dapat apa-apa kalau itu putus kontrak. Makanya ada adendum dengan catatan itu," katanya.


Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Tomo Sitepu menyampaikan ada empat aspek yang menjadi pertimbangan sehingga pihaknya akhirnya menyarankan agar Pemprov NTB untuk mengambil keputusan mengadendum kontrak PT GTI. Antara lain kepastian investasi, masalah sosial, aspek pariwisata, dan optimalisasi aset-aset Pemprov yang ada.


"Kalau putus kontrak ini akan berperkara sampai lima tahun sehingga status tanah jadi status quo dan ini kita tidak inginkan. Makanya kita adendum kontrak dengan penyesuaian aturan. Tentunya dengan jaminan," tegas Tomo.


"Lalu kalau tidak ada jaminan apa konsekuensinya, seperti tidak punyak modal. Ya jelas kita tidak mau, tapi rupanya mereka berminat dan berjanji siap membangun," sambungnya.


Menurut Tomo, keputusan adendum ini sudah mendapat dukungan KPK, BPK dan Kemendagri setelah pihaknya melakukan konsultasi ke institusi negara tersebut.


"Karena setelah kita kaji, ternyata lebih banyak mudharatnya dari pada kita putus dengan memberikan adendum kontrak. Tapi sekali lagi itupun harus ada jaminan kepada daerah dalam hal ini modal dan itu menjadi syarat utama yang diberikan oleh kita, karena kita tidak ingin ini kasus seperti ini terulang lagi," katanya.


Sekretaris Daerah (Sekda) NTB HL Gita Ariadi menambahkan, terkait apa isi klausul perjanjian dalam adendum belum bisa dijabarkan lebih jauh. Karena harus dikomunikasikan lebih lanjut antara kedua belah pihak, yakni Pemprov dan PT GTI.


"Untuk selanjutnya akan ada tahapan kedua untuk memformat terkait isi tindaklanjut tersebut. Ada delapan tahapan yang kita persiapkan dan ini akan kita cicil untuk selanjutnya akan kita sampaikan," ujarnya.


Setelah semua itu rampung, lanjut Sekda nantinya akan diikuti dengan penandatangan pokok-pokok isi kesepakatan antara Pemprov NTB dan GTI.


"Yang pasti tidak merugikan daerah, harus memperhatikan kepentingan investor dan tidak lupa harus mengakomodir kepentingan di bawah karena banyak pengusaha yang juga sudah berusaha lahan tersebut," katanya.


PT GTI mendapat hak kelola usaha pariwisata di atas lahan seluas 65 hektare. Kontrak itu terhitung sejak penandatanganan kerja sama dilakukan tahun 1995 hingga berakhir 2026. PT GTI berjanji akan memberikan kenaikan royalti setiap lima tahun kepada Pemprov NTB.


Namun, kenyataannya daerah hanya diberikan Rp22,5 juta per tahun. Sementara, perputaran uang setiap harinya di destinasi andalan NTB itu mencapai Rp2-5 miliar. Bahkan, hasil perhitungan Dirjen Kekayaan Negara Wilayah Bali Nusa Tenggara, bahwa pendapatan daerah yang hilang di Gili Trawangan mencapai Rp2,3 triliun lebih.


×
Berita Terbaru Update