Notification

×

Iklan

Iklan

DPRD Dukung Usulan Pemprov NTB Pinjam Dana Rp750 Miliar ke PT SMI

| Friday, July 09, 2021 WIB Last Updated 2021-07-09T14:26:49Z
Keterangan Foto : Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi.


PARAGRAF
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirimkan surat pada DPRD setempat untuk meminta persetujuan melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp750 miliar dalam rangka membayar kewajiban daerah yang hingga kini masih tertunggak akibat terjun bebasnya pendapatan daerah yang tidak mencapai target.


Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi di Mataram, Jumat, mengatakan sejumlah item pendapatan yang turun pendapatan dari pemerintah pusat melalui klausul dana alokasi umum (DAU) tercatat sebesar Rp48,8 miliar. 


Kondisi penurunan juga menyasar pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp1,954 triliun di tahun 2021. Namun, hingga Mei 2021 baru mencapai angka 31,8 persen. Sehingga, jika diprediksi angka capaiannya hanya mencapai sekitar 40 persen untuk enam bulan kedepan. 

 

Bahkan, hingga kini tunggakan yang menjadi kewajiban daerah, berupa pembayaran perda percepatan infrastruktur jalan yang dibayarkan melalui tahun jamak, justru masih menyisakan angka kurang lebih sebesar Rp525 miliar. 


"Jadi, Perda tahun jamak yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya, baru terealisasi di pemerintahan ini, hanya sebesar Rp225 miliar di tahun 2021.  Makanya, utang kita yang kita harus dipenuhi dari APBD adalah sebesar Rp525 miliar. Jumlah ini enggak main-main dan asal-asalan," ujarnya.


Mori menegaskan, dalam situasi keuangan yang serba sulit dan berat akibat dampak pandemi COVID-19 saat ini, semua pihak diharapkan bersatu padu untuk membantu kebijakan Pemprov NTB yang akan melakukan pinjaman ke PT SMI. Sebab, pinjaman daerah sebesar Rp750 miliar itu, tak akan memberikan efek keuntungan person to person, baik itu untuk personal gubernur dan wakil gubernur maupun lembaga DPRD NTB.


"Surat pinjaman Pemprov ke PT SMI baru masuk tadi pagi, dan belum secara resmi kita bahas di internal dewan. Tapi, dari internal sebagian anggota dewan, sepertinya akan banyak yang menyetujui langkah Pak Gubernur. Ini karena fakta terbaru, pajak dari bea balik kendaraan bermotor dan PKB yang diharapkan mendongkrak PAD, dari pembelian mobil dan motor, justru zonk alias nol realisasinya hingga kini," ucap Mori.


Ia mengaku, recovery dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 saat ini, dirasa lebih berat. Itu menyusul, proyeksi pendapatan sebesar Rp329 miliar pun, justru yang terealisasi hanya mencapai Rp131 miliar atau setara dengan 31 persen pada tahun 2020. 


Sehingga, perkirakan jika COVID-19 akan selesai pada tahun 2020, nampaknya bakal akan terus berkepanjangan. Oleh karena itu, kondisi keprihatinan ekonomi yang sangat sulit harus dimaknai untuk saling suport oleh semua pihak. 


Apalagi, kata Mori, dari sisi belanja pun juga telah dilakukan recofusing anggaran sebesar Rp118 miliar melalui Perkada untuk membeli vaksin menyusul terbitnya PMK nomor 17.


"Jadi, posisi APBD kita kian berat. Karena, memang keadan kita sangat genting. Sehingga, pinjaman ke SMI itu adalah solusi untuk memulihkan APBD NTB untuk bisa sehat," tegasnya. 


Terkait banyaknya daerah di Indonesia yang juga mengajukan pinjaman serupa ke PT SMI. Politisi Partai Gerindra ini, menyatakan tentunya Pemprov NTB telah memikirkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memproses pinjaman tersebut. Sebab, dari proses persyaratan dan lanjut ke tahap memberikan persetujuan, serta ke tahap penandatanganan fasilitas pembiayaan PT SMI sangat sulit. 


"Maka, jika Provinsi NTB dapat pinjaman itu, maka sangat luar biasa. Apalagi, pinjaman di PT SMI hanya sebesar 11 persen dan itu pinjaman yang boleh hanya untuk pemerintah provinsi, dan pemda kabupaten/kota. Maka kita dukung penuh rencana ini, karena jika ada dana segar Rp750 miliar sesuai rencana pinjaman. Itu akan bisa kita alokasikan untuk Rp250 miliar bagi membayar tunggakan cicilan hutang perda jalan tahun jamak," jelas Mori.


"Nantinya, sisi dari dana pinjaman kita akan pakai untuk meningkatkan pembangunan kapasitas RSUD Provinsi NTB menjadi gedung trauma center dari lantai 2 menjadi enam lantai. Ini juga mendukung gedung perawatan dan IGD di RSUD Provinsi untuk persiapan MotoGP Mandalika di tahun 2020," katanya.


Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Ruslan Turmuzi juga menyatakan hal yang sama bahwa skema pinjaman menjadi salah satu solusi saat ini. 


Pasalnya, dia menilai pendapatan daerah masih sangat jauh meleset untuk membiayai kebutuhan belanja. Selain itu, realisasi pendapatan sampai saat ini hanya sebesar Rp186 miliar lebih. 


"Pendapatan kita sekarang ini Rp186 miliar, tapi itu sifatnya earmart yaitu tidak bisa diutak-atik lagi karena sudah ada peruntukannya. Sementara dari pendapatan itu kita masih defisit sebesar Rp11 miliar lebih," bebernya. 


Disebutkan politisi PDI Perjuangan itu, bahwa total defisit APBN perubahan mencapai Rp500 miliar lebih yang berasal dari kebutuhan belanja wajib untuk OPD sebesar Rp394 miliar lebih dan Rp11 miliar. 


"Berdasarkan audit BPK kita masih defisit sebesar Rp11 miliar lebih kemudian ditambah dengan kebutuhan belanja wajib OPD Rp394 miliar. Sehingga total keseluruhan defisit kita pada APBD perubahan ini sekitar Rp500 miliar lebih," ungkapnya.


Melihat kondisi tersebut Ruslan pun menyarankan kepada Pemprov NTB untuk mengambil pinjaman untuk menutupi defisit tersebut. Jika tidak maka keuangan pemerintah daerah terancam bangkrut. 


Oleh karenanya, menurut dia, ada dua cara menutupi ini. Pertama meningkatkan asumsi pendapatan. Namun ia menilai dengan kondisi sekarang itu sangatlah sulit dan tidak memungkinkan. 


"Cara kedua yakni yang kita sarankan untuk mencari pinjaman dan itu dibolehkan oleh undang-undang kita dalam rangka menutupi kebutuhan kita," ucapnya.  


Disebutkan pula besaran kebutuhan pinjaman yang realistis yakni sebesar Rp750 miliar. Angka tersebut dia sebutkan sudah termasuk untuk pembiayaan program percepatan jalan yang sudah mulai berjalan. 


"Kalau ditambah dengan kebutuhan untuk penuntasan percepatan jalan, yang paling pas kita pinjam itu sekitar Rp750 miliar. Kalau tidak pinjam APBD kita sekarat, karena ada belanja wajib yang harus di biayai," katanya.



×
Berita Terbaru Update