Notification

×

Iklan

Iklan

Gubernur Zulkieflimansyah Ajak Bupati Walikota Beli Beras Petani Lokal

| Thursday, July 22, 2021 WIB Last Updated 2021-07-23T03:16:28Z
Keterangan Foto : Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah.

PARAGRAF - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah mengajak seluruh bupati dan walikota untuk menyerap beras petani melalui pemberdayaan UMKM lokal selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah itu akibat COVID-19.


"Kami di provinsi sudah mulai menyusun kebijakan untuk memberikan tunjangan beras kepada ASN. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat diikuti oleh seluruh kabupaten kota dalam mengoptimalisasi penyerapan gabah petani lokal," kata  gubernur saat memimpin Rakor Penanganan COVID-19 di gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis.


Zulkieflimansyah menyampaikan, langkah pembelian beras petani ini sebagai upaya bersama untuk melindungi perkonomian masyarakat terutama ekonomi masyarakat kecil yang berprofesi sebagai petani.


Karena menurut gubernur, selama masa PPKM mulai diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, prioritas utama pemerintah adalah menjaga kesehatan dan jiwa masyarakat dari bahaya virus Corona. 


Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik meski diberlakukan pembatasan aktivitas. Sehingga menjaga keseimbangan kedua sektor ini menjadi tanggung jawab semua. 


"Untuk itu, mari kita bahu membahu untuk melindungi UMKM melalui penyerapan beras lokal untuk diberikan kepada para ASN melalui tunjangannya. Insyaallah pemerintah provinsi akan menerapkan mulai awal Agustus mendatang," katanya.


Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB, Ridwansyah mengatakan program pembelian pembelian beras dari petani untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) melibatkan UKM setempat.


"Program pembelian langsung dari petani dan UKM ini bermitra dengan penyedia produk dan distribusi yang sudah ditunjuk oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai penanggungjawab," ujarnya.


Ia menjelaskan, syarat beras yang nantinya dibeli tersebut produknya harus berkualitas, harga bersaing dan tepat waktu atau selambatnya tiap tanggal 5 di awal bulan barangnya sudah ada.


Sementara itu, kata Ridwansyah, dari 45 organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov NTB akan dikelompokkan untuk memudahkan distribusi. Sistem pembelian melalui perjanjian kerjasama dengan UKM penyedia akan menyesuaikan harga yang berlaku saat itu. 


"Kita akan memastikan tidak ada monopoli dan perjanjian kerjasamanya akan diatur seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang," kata Ridwansyah. 


Menurut dia, program pembelian beras langsung ke petani setiap bulannya untuk ASN di lingkungan Pemprov NTB ini sesuai dengan ide Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah untuk membela nasib petani, terlebih di masa sulit pandemi COVID-19 seperti saat ini.


"Dengan membeli beras lokal setiap bulannya, ASN telah berpartisipasi nyata  membela nasib petani. Gubernur Zulkieflimansyah sendiri berpesan agar tidak main main dan meminta seluruh ASN mendukung langkah yang baik ini," katanya.


Inspektorat Provinsi NTB, sebagai koordinator program pembelian beras juga memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran oleh OPD dalam menyukseskan program tersebut.


"Ini bukan pengadaan tapi pembelian langsung oleh OPD bersangkutan untuk kebutuhan pegawainya. Draft kerjasama dengan UKM penyedia juga akan dikonsultasikan lagi dengan Biro Hukum," kata Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim.



×
Berita Terbaru Update