Notification

×

Iklan

Iklan

Pemprov NTB Dorong Manajemen Kasus Minimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

| Monday, August 09, 2021 WIB Last Updated 2021-08-09T22:17:04Z
Foto : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Husnanidiaty Nurdin, saat membuka Pelatihan Manajemen Kasus Bagi SDM UPTD PPA di Mataram, Senin.


PARAGRAF - Salah satu dampak pandemi COVID-19 yang tak berkesudahan adalah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 


Menyikapi peningkatan tersebut, diperlukan strategi khusus untuk meminimalisirnya melalui penerapan manajemen kasus yang terarah dan komprehensif. 


Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Husnanidiaty Nurdin, saat membuka Pelatihan Manajemen Kasus Bagi SDM UPTD PPA di Mataram, Senin.


"Melalui manajemen kasus, penanganan dan permasalahan perlindungan anak dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan sehingga tidak terjadi kasus yang berulang," ujarnya.


Ia menambahkan, bahwa penanganan tidak hanya pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah sampai ke kabupaten kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).


"Pelatihan manajemen kasus bagi pengelola UPTD PPA di laksanakan untuk memperkuat fungsi pengelolaan kasus bagi UPTD PPA serta sebagai pendekatan yang dapat mengkoordinasikamn dan mengintegrasikan layanan agar penerima mamfaat dapat emperoleh pelayanan secara komprehensif, kompeten, efektif dan efisien," jelas Bunda Eni sapaan akrabnya. 


Eni berharap agar seluruh peserta mengikuti acara lelatihan dengan baik sehingga memberi manfaat dan hasilnya dapat diterapkan di unit kerja masing-masing.


Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti oleh peserta perwakilan UPTD PPA dari 10 kabupaten kota di NTB. Menghadirkan pemateri dari berbagai unsur yang berkaitan langsung dengan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak diantaranya lembaga perlindungan anak, advokat, psikolog klinis, praktisi dan pegiat perempuan dan anak.


"Yang membuat penanganan kekerasan terhadap perempuan Dan anak ini menjadi sulit Karena membutuhkan kerjasama multi pihak, tidak bisa kalau hanya ditangani oleh UPTD PPA itu saja," jelas Joko Jumadi salah satu narasumber dari Lembaga Perlindungan Anak NTB. 


Hal senada juga diungkapkan Yan Mangandar Putra, narasumber dari Pusat Bantuan Hukum Mangandar. Menurutnya, peran pengacara sangat penting dalam mendampingi dan mengawal kasus kekerasan hingga selesai.


"Banyak kasus kekerasan yang tidak didampingi pengacara sehingga kasusnya tenggelam begitu saja," ungkapnya.


Jafar Salah satu peserta dari Kota Bima berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan memberi solusi terhadap permasalahan dalam penanganan kasus yang dialami.



×
Berita Terbaru Update