Notification

×

Iklan

Iklan

Unjuk Rasa LSM di Kantor Satker PJN II Sumbawa Diwarnai Aksi Bakar Ban

| Monday, October 04, 2021 WIB Last Updated 2021-10-05T04:07:33Z
Masa Aksi berorasi di depan Kantor Satker PJN II Sumbawa (Foto/Bgs) 


PARAGRAF- Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumbawa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) II dan Kantor PPK 2.2 Sumbawa Senin (04/11/2021).


Unjuk rasa ini diwarnai dengan Aksi bakar ban oleh Sejumlah Masa Unjuk Rasa karena Kecewa dengan tidak bisa bertemu pihak yang dituju. 


Massa Aksi dalam orasinya mempertanyakan terkait adanya hasil temuan dari investigasi yang dilakukan oleh pihak LSM Reformasi dan LPPK-NTB Kabupaten Sumbawa yang mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan serta pengadaan anggaran dalam ruas yang sama pada pekerjaan PADAT KARYA Tunai (Cast For Work) dengan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Sanur Jaya Utama (SJU) dari tahun anggaran 2020 dan 2021. 


"ada pekerjaan paching, rabat bahu jalan, pasangan batu, mortal yudit, galian saluran penahan ombak, pembuangan limbah hasil galian yang begitu memprihatinkan, terutama pekerjaan yang ada di jalan garuda tahun 2020 dan di jalan Pelempit yang terlalu jauh menyimpang dengan spesifikasi. Kami menduga disini telah terjadi konspirasi jahat antara Konsultan Pengawas, Kontraktor, PPK dan Satker. Proses ini semua tercium adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi musuh UU Nomor 31  tahun 1999 jo, UU nomor 20 tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi" Kata Ketua LSM Reformasi Zaidul Mursalin Saat Berorasi. 


Zaidul mengatakan, terkait dengan pemeliharaan roete atau longsekmen itu pekerjaan yang ada di Kopda 2.2 mulai tahun anggaran 2020 yang seharusnya wilayah Bukit Tinggi itu sudah dikerjakan yang sepanjang 400 meter. Namun yang terjadi di tahun 2020 membuat kubangan kerbau itu tendensinya.

Kobaran Api yang berasal dari Ban yang dibakar Massa Aksi di Kantor Satker PJN II Sumbawa


"malah anggarannya justru ditambah yang notabennya masih belum dikerjakan, begitu juga dengan sekitaran baypas

Air itu tersumbat di Semua Sisi sepanjang salurannya itu, seharusnya dikerjakan dan dilakukan normalisasi saluran dari titik simple Negara sampai Tano, Namun kenyataannya seperti itu," Ungkapnya


Menurutnya, hasil tampal sulam atau paching yang dilakukan oleh PT SJU baik jembatan maupun pengerjaan yang lainnya selalu bermasalah. 


 "Begitu ditempel 2 bulan retak, tapi pekerjaannya tidak beres, Makanya kami minta PT SJU itu hengkang dari Sumbawa tidak boleh ada, karena azas maanfaatnya ada tapi lebih besar mudaratnya," 


Lebih jauh dikatakannya, termasuk di depan UNSA, kalau kita dari arah Sumbawa ini, itu kan harus dibersihkan jalan itu. "Tapi tidak pernah dilakukan pembersihan bahu jalan itu.


 "Normalisasi pas depan kolam renang itu, airnya kan malah di jalan semuanya, sehingga bahu jalannya kotor sekali, salurannya tidak pernah dibersihkan. Anggarannya tahun 2020 itu 8,5 Miliar sekian, malah ditambah 8,6 Miliar," Beber Dolen.


Senada dengan Zaidul, Ketua LPPK-NTB Sukriadin mengatakan, ada beberapa temuan terkait dengan pendanaan mega proyek yang dikerjakan sebagai pelaksananya SJU. Maka dengan ini, sebagai lintas Provinsi wajib untuk mempertanyakan anggaran negara yang begitu pantastis di Satker ini."Dan kami wajib mengawal anggaran yang begitu pantastis yang secara global di PPK 2.2 dan tanggung jawabnya adalah Satker kabupaten Sumbawa," kata Sukriadin.


Tuntutan kami di sini, satu, Satker wajib angkat kaki dari Kabupaten Sumbawa. Kedua, PPK wajib angkat kaki dari kabupaten Sumbawa karena kekecewaan kami yang tidak mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan kami, terkait laporan piktifnya, indikasi kuatnya begitu.


"Dari beberapa KTP warga, salah satu KTP warga atau masyarakat sudah dimintai namun bukan orang yang diminta KTP yang kerja tapi orang lain yang bekerja," sesal Sukriadin.


Sementara itu, saat dikonfirmasi langsung oleh media ini disela-sela waktu kegiatan pengamanan masa aksi unjuk rasa pihak Kasat Intelkam Polres Sumbawa Iptu Dozer Trisatria Armada, S.I.K, mengatakan, ada dasarnya untuk aksi hari ini tidak mendapatkan izin dari Kepolisian Polres Sumbawa, karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.


Lanjut Dozer, namun kami dari kepolisian menghargai juga hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Maka kami minta kepada mereka yang tadinya lebih dari 50 orang massanya, kalaupun masih melakukan aksi atau hearing itu agar mengurangi jumlah massa.


"Dari pemantauan kita saat ini hanya sekitar 15 orang yang hadir. Namun permintaan mereka untuk membakar ban dikantor Satker PJN II tadi didepannya SPBU jadi tidak kami kasih," Katanya.


"Kalau mau membakar ban, jangan sampai apinya cepat merembet dan kami sudah membangun water chenen yang terparkir di depan SPBU untuk mengantisipasi apabila mereka bersih keras membakar ban di sekitar itu," sambungnya.


Diungkapkannya, dari pihak pengamanan kami stanbaikan 40 personil kepolisian yang terdiri dari "Pertama, ada negosiator, personil yang berseragam maupun yang tidak berseragam, lalu ada Dalmas awal, apabila ada desakan dari pendemo Dalmas lanjutan apabila situasi mulai anarkis," tandasnya.


Selain itu juga, kata Dozer, ada pengaman tertutup itu rekan-rekan yang tidak menggunakan seragam, "Dari inteljen, reskrim dan resnarkoba Polres Sumbawa juga berkoordinasi dengan polsek Labuan Badas. Karena wilayah ini masuk ke Labuan Badas," urainya.


Lebih jauh dikatakannya, terkait demo ini sebetulnya, apabila dari pihak massa aksi itu sudah memiliki data yang bisa disatukan dengan data milik Satker maupun PPK alangkah baiknya tidak perlu capek-capek siang panas untuk melakukan aksi. "Mungkin langsung saja laporkan ke aparat penegeak hukum, misalnya langsung laporkan ke Polres Sumbawa atau ke Polda NTB apabila ditemukan ada penyelewengan data dan itu harus dibuktikan dengan data-data pendukung," tutup Dozer.


Saat media ini mencobak mengkonfirmasi langsung kejelasan adanya dugaan penyimpangan, serta pengadaan anggaran dalam ruas yang sama pada pekerjaan PADAT KARYA Tunai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. SJU dari tahun anggaran 2020 dan 2021, ke pihak Kepala Satker PJN II Kabupaten Sumbawa, yang bersangkutan tidak berada dikantor.


"Ada kegiatan sekarang di Mataram menghadap ke Polda NTB," kata Sugianto selaku KTU Kantor Satker PJN II Sumbawa.


Sama halnya pihak Kepala PPK 2.2 Sumbawa yang bersangkutan pun tidak berada dikantor sekarang dimataram, saat dimintai keterangan atau tanggapan oleh media ini. "Untuk Pegawai yang lain berada dilapangan juga, klau saya tidak bisa ngomong," kata Didik Juandi selaku Penilik Jalan kantor PPK 2.2 Sumbawa. (bgs)

×
Berita Terbaru Update