Notification

×

Iklan

Iklan

Distanbun Provinsi NTB Jelaskan Soal Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

| Wednesday, December 01, 2021 WIB Last Updated 2021-12-01T13:14:52Z
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, M. Riada saat menggelar Konfrensi pers bersama Pihak Produsen dari PT. Petrokimia Gresik dan Pihak Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang


PARAGRAF.co.id - Memasuki musim Tanam tiap tahunnya selama musim hujan, Petani di Nusa Tenggara Barat banyak mengeluhkan Kelangkaan Pupuk bersubsidi.


Para Petani merasa Kebutuhan pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah kurang dari yang mereka butuhkan.


Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB, M. Riadi menjelaskan pemicu Petani merasa terjadi kelangkaan pupuk karena adanya Petani yang membutuhkan Pupuk diluar jumlah subsidi yang didapatkan, sedangkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompkok (e-RDKK) telah diatur jumlah dan Kuota kebutuhan Petani.


"Masalah Pupuk ini sebenarnya sudah sering kami Publikasi, Pupuk bersubsidi ini ada regulasinya, Mulai dari pendataan petani yang berhak menerima hingga jatah kuotanya sudah di atur sesuai dengan e-RDKK," Kata Riada saat menggelar Konfrensi pers, Rabu 01/12 di Aula Kantor Distanbun Provinsi NTB.


Pemicu lainnya juga, kata Riadi Para Petani diawal musim tanam pertama ada yang mengambil Kuotanya melebihi yang dibutuhkan sehingga memasuki Masa tanam selanjutnya Petani tersebut sudah tidak memiliki kuota Subsidi yang dibutuhkan.


Sedangkan untuk penyaluran pupuk bersubsidi dari Produsen hingga penyalur telah diatur juga dalam e-RDKK sesuai dengan wilayah masing-masing dengan jumlah yang sudah ditentukan pemerintah sehingga penyalur tidak akan berani menyalurkan diluar wilayah dan memberikan Petani yang tidak sesuai dengan data yang ada di e-RDKK.


"Pihak produsen hingga penyalur tidak akan berani menyalurkan pupuk di luar dari data yang masuk di e-RDKK,"katanya.


Sementara terkait adanya dugaan penyalur menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan Pemerintah, Riadi meminta untuk segera dilaporkan.


"Terjadi tuduhan penyalur menjual di atas HET, jika ada hal seperti itu, segera laporkan ke kami, nanti kami akan tindak lanjuti, harga pupuk subsidi telah ditentukan oleh pemerintah. Saat penjualan dilakukan, ada nota yang akan digunakan penyalur untuk klaim ke pemerintah,"katanya.


Untuk diketahui berdasarkan Permentan Nomor 49 tahun 2021, HET mengalami kenaikan dari harga pupuk urea yang biasa dijual Rp 1.800 kini menjadi Rp 2.250 perkilo, pupuk SP-36 dari Rp 2.000 menjadi 2.400, pupuk ZA dari Rp 1.400 jadi Rp 1.700, pupuk organik granul dari Rp 500 menjadi Rp 800.


Sementara itu dari Pihak Produsen pupuk subsidi dari PT. Petrokimia Gresik, Dwitya A. Atmaja, mengatakan kebutuhan pupuk masyarakat disalurkan sesuai dengan e-RDKK. Namun, kebutuhan pada data dapat berubah sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah.


"Di sana ada berapa pupuk sesuai kebutuhan petani. Sesuai dengan rekomendasi Balitbang, kebutuhan atau dosis bisa berubah. Selama ini petani 200-300 kilo per hektar bisa berkurang di e-RDKK," katanya.


"Masih banyak masyarakat berperspektif jatah dia masih banyak. Padahal sudah dikurangkan," katanya.


Dwitya membenarkan masih banyak petani yang membutuhkan pupuk subsidi, namun alokasi pupuk terbatas.


"Alokasi pemerintah memberikan subsidi salah satunya itu. Petani butuh sebegitu banyak tapi alokasi terbatas," ujarnya.


Dijelaskannya, perusahaan tersebut tidak kelangkaan pupuk subsidi, namun memang penyaluran sesuai kuota. Bahkan stok di gudang masih ada.


"Kesiapan kami terkait musim tanam kami selalu stok di gudang penyangga masing-masing kabupaten," ujarnya.


Seles Official Penjualan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Sugiyono, menjelaskan alokasi pupuk di NTB bertambah. Salah satu faktornya karena NTB ditetapkan menjadi lumbung padi oleh pemerintah pusat.


"SK alokasi di NTB ini bertambah. Pemerintah sangat aktif sehingga memberikan penambahan alokasi," katanya.


Namun demikian, tidak semua petani terdaftar. Sehingga mereka terus melakukan pendataan.


"Tapi tidak semua petani terdaftar. Kami masih kerepotan," katanya.

×
Berita Terbaru Update