Notification

×

Iklan

Iklan

Disnakertrans Gelar RKPD Sektor Ketenagakerjaan NTB 2023

| Thursday, March 24, 2022 WIB Last Updated 2022-03-24T11:32:26Z
Disnakertrans NTB menggelar Rakor Penyusunan RKPD tahun 2023


PARAGRAF.co.id - Disnakertrans Prov. NTB melaksanakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB. 


Kegiatan ini bertujuan untuk memaduserasikan program kerja pemerintah Kabupaten/Kota yang selaras dan bersinergi dengan program kerja Pemerintah Provinsi.


Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH menjelaskan bahwa pada tahun 2023 pemerintah daerah masih memiliki "PR" bersama. Pekerjaan rumah itu adalah merancang program terpadu untuk bisa menurunkan angka pengangguran. Diantaranya menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dengan pekerja, dan menyiapkan kesempatan kerja.


Sayangnya industri menengah dan industri besar di NTB jumlahnya sangat terbatas, sehingga penyerapan tenaga kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka lebih mengandalkan pada sektor informal, seperti UMKM dan IKM.


Ke depan, untuk mengurangi pengangguran harus ada pola yang dibangun dalam menyiapkan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang lebih banyak, yaitu pertama mendorong UMKM, IKM, industri menengah dan besar harus menyerap tenaga kerja. Jadi, investasi yang ada harus bisa menyediakan lapangan kerja. 


Kedua, selain mendorong pertumbuhan industri menengah dan besar, maka perlu disiapkan program pendampingan atau pelatihan bagi SDM calon tenaga kerja yang diarahkan untuk mewujudkan kewirausahaan mandiri.


“Jadi 2 pola tersebut adalah dengan menyiapkan SDM untuk menjadi karyawan, pegawai atau buruh dan mendampingi SDM untuk menjadi calon-calon wirausaha mandiri. Sehingga nanti mereka dapat menciptakan lapangan kerja,” ujarnya saat memimpin Rapat Forum Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 di aula kantor Disnakertrans Provinsi NTB, Rabu (23/03/2022).


Oleh karena itu, sejak tahun 2021 Disnakertrans Prov. NTB melaunching dua program unggulan, yaitu pertama program Pelatihan & Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus atau PePaDu Plus ini dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholders tidak hanya dilakukan oleh BLK atau LLK saja,tetapi juga melibatkan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), LPKS dan BLK Komunitas, mulai dari perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pelatihan langsung dengan instruktur dari praktisi industri sehingga menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi skill sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk pelatihan untuk mempersiapkan Calon Pekerja migran infonesia (CPMI) yang ingin bekerja diluar negeri.


Bagi pencari kerja (pencaker) yang belum terserap di dunia industri, maka diberikan pendampingan dan pelatihan manajemen wirausaha baru dan difasilitasi peralatan, modal & akses marketing. Mereka juga disambungkan dengan dunia pemasaran, dinas dinas terkait seperti perindustrian maupun perdagangan. Selain pola pendampingan untuk wirausaha baru juga dilakukan peningkatan produktivitas.


"Kami bekerja sama dengan DUDI untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Tanpa kerja sama dengan DUDI sama saja dengan menambah jumlah pengangguran. Karena DUDI tidak mengetahui skill yang dimiliki calon tenaga kerja yang telah dilatih. Sehingga hasil pelatihan tidak terserap di dunia industri," ujar Mantan Kepala Dinas Kominfotik Prov. NTB.


Program kedua Disnakertrans adalah zero unprosedural Pekerja migran indonesia merupakan wujud kasih sayang pemerintah daerah untuk benar-benar memberikan perlindungan kepada setiap warga masyarakat NTB yang ingin bekerja di luar negeri. Gerakan edukasi dan sosialisasi terpadu menjadi Pekerja Migran Sukses, akan terus digesa, melibatkan dan bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait.

“Dari sisi capaian zero uprosedural PMI, kami bersyukur tahun ini Satgas perlindungan PMI NTB mendapatkan anugerah/tropi penghargaan dari Menaker RI sebagai Satgas PPMI terbaik Nasional, Satgas yang responsif dan memiliki program pencegahan dan perlindungan PMI yang dinilai sangat produktif,” ujar Aryadi


Secara bertahap kata Aryadi, kegiatan edukasi, sosialisasi dan pecegahan mulai dari hulu/desa sudah mulai menampakkan hasil. Kasus-kasus PMI bermasalahpun mulai bisa ditangani satu demi satu, termasuk sikat sindikat/mafia PMI kini sedang berproses dan mendapat dukungan dari TNI dan Polri.

“Kami optimis dengan kebersamaan dan soliditas yang baik, target tersebut akan bisa direalisasikan,” harapnya.


Terkait penyerapan tenaga kerja di sektor industi yang tidak maksimal, Mantan Irbansus pada Inspektorat Prov. NTB menemukan kendalanya terletak pada banyaknya melatih SDM, tetapi tidak didukung adanya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Provinsi NTB.  


“Saya harap tahun ini dengan dukungan dari Bappeda Prov. NTB, LSP P2 bisa terbangun di Provinsi NTB, sehingga bisa melakukan uji kompetensi untuk program APBD,” pungkasnya.


Sementara itu, Kasubbid Sosial Budaya, Ketenagakerjaan dan Kependudukan Bappeda Provinsi NTB Tunjung Kusuma, S.Sos mengungkapkan capaian kinerja Disnakertrans dari hasil evaluasi untuk indikator kinerja daerah cukup progresif. 


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil melampaui dari target 3,30% berhasil direalisasi 3,01% dari jumlah angkatan kerja 2,78 juta jiwa. Demikian juga Cakupan Transmigrasi telah melampaui dari target 90%, namun realisasinya 97,57%.

Sementara untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah juga telah tercapai yaitu Pesentase Penyerapan angkatan kerja dengan target 96,7% realisasi 96,99%; Persentase Perusahaan yang Harmonis/Kondusif dengan target 98,95% realisasi 98,97%; dan Persentase Transmigran yang Ditempatkan dan Dibina dengan target 97,57% realisasi 97,57%. 


Lebih lanjut, isu-isu strategis Disnakertrans yang menjadi pembahasan untuk menjadi dasar program Rencana Kerja tahun 2023 adalah terbatasnya jumlah perusahaan menengah dan besar di NTB, belum optimalnya perlindungan tenaga kerja, belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi, dan perlunya peningkatan perlindungan dan pengawasan bagi PMI maupun CPMI untuk mewujudkan zero Unprosedural PMI.

×
Berita Terbaru Update